Prahara PBNU Berakhir, Menang Tanpa Pemenang Tarik nafas dulu, lalu seruput Koptagul. Akhirnya, prahara yang mengguncang PBNU berbulan-bulan berakhir islah alias damai. Kedua belah pihak sepakat gelar MLB bersama. Ponpes Lirboyo berperan besar mendamaikan dua kubu tersebut. Simak narasinya, wak! Jika konflik PBNU kemarin adalah khilafiyah, maka Lirboyo Kamis itu adalah kitab ushul fikih yang dibuka tepat di halaman maqashid. Di sana, pada 25 Desember 2025, para nahdliyin seperti melihat langsung bagaimana “dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih” turun dari kitab kuning dan menjelma kursi panjang, meja kayu, dan dua tokoh besar yang akhirnya duduk tanpa saling menyela. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, diprakarsai para Masyayikh dan Mustasyar. Bukan adegan duel, tapi istishlah berjamaah. Para santri mungkin tak bersorak, tapi para nahdliyin di luar sana langsung sujud syukur, karena ini bukan sekadar damai, ini rujuknya nalar jam’iyah. Berbulan-bulan sebelumnya, PBNU terasa seperti perdebatan ushul fikih yang lupa kesimpulan. Pemberhentian Ketua Umum oleh Rais Aam melalui forum yang dinilai tidak sah dan tak sesuai AD/ART NU membuat istidlal berlarut-larut. Satu pihak merasa dalilnya qath’i, pihak lain bersumpah itu masih zhanni. Eskalasi konflik naik, silaturahim menipis, dan jam’iyah nyaris terjebak dalam qiyas yang terlalu jauh dari ‘illat maslahat. Maka para sesepuh turun tangan, seperti mujtahid senior yang mengetuk meja dan berkata: cukup, kita kembali ke kaidah. Musyawarah Kubro di Lirboyo adalah majelis tarjih versi NU. Di sana hadir para Masyayikh, para kiai sepuh, dan Mustasyar PBNU. KH Ma’ruf Amin, Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden RI 2019–2024, ikut menegaskan bobot moral pertemuan itu. Mereka tak membawa palu hakim, melainkan neraca istihsan. Dalam siaran pers-nya, tergambar jelas dua pucuk pimpinan PBNU bertemu dalam satu meja, sengketa berbulan-bulan diakhiri, dan satu kesepakatan besar disepakati, Muktamar ke-35 NU diselenggarakan bersama. Gus Yahya menyebut peristiwa itu menyejukkan. Kalimatnya sederhana, tapi bagi nahdliyin terdengar seperti kesimpulan bahtsul masail. Solusi terbaik bagi jam’iyah adalah Muktamar bersama. Ini bukan jalan pintas, ini jalan lurus. Negosiasi berjalan alot, perdebatan keras, tapi tetap dalam ukhuwah nahdliyah. Seperti khilaf fiqhiyah klasik, nada boleh tinggi, adab tak boleh jatuh. Kesepakatan itu menegaskan kepemimpinan PBNU tetap berjalan dengan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum hingga Muktamar. Panitia Bersama segera dibentuk untuk menyiapkan forum tertinggi jam’iyah itu. Gus Yahya menegaskan Muktamar akan disukseskan secara damai dan bermartabat, seolah menutup pembahasan dengan kaidah sadd dzari’ah, menutup pintu konflik, membuka pintu maslahat. Namun NU terlalu jujur untuk berdandan. Gus Ulil Abshar Abdalla mengingatkan konflik belum sepenuhnya berakhir. Islah ini lahir dari rapat konsultasi Syuriyah PBNU yang dihadiri Rais Aam beserta jajaran Syuriyah, Ketua Umum beserta Tanfidziyah, dan para Mustasyar. Inisiatif musyawarah telah digelar di Ploso, Tebuireng, hingga puncaknya Musyawarah Kubro di Lirboyo pada 1 Rajab 1447 H atau 21 Desember 2025, dihadiri PW dan PC NU se-Indonesia. Prosesnya panjang, karena luka organisasi tak bisa disembuhkan dengan fatwa kilat. Lalu beredarlah pesan berantai di grup WA nahdliyin, seperti ijma’ digital. Tabayun telah terjadi, Ketum dan Rais Aam sepakat Muktamar bersama yang legitimate, waktu dan teknis ditentukan bersama melalui kepanitiaan bersama. Di titik ini, para nahdliyin tahu, inilah fiqh islah. Bukan siapa menang siapa kalah, tapi bagaimana jam’iyah tetap hidup. Maka sujud syukur pun terasa sah, karena maslahat telah ditemukan, dan NU kembali pulang ke ushulnya sendiri. Foto Ai hanya ilustrasi Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar #camanewak #jurnalismeyangmenyapa #JYM

Upah Naik Tipis, Hidup Ditekan Habis Di penghujung 2025, tepat 26 Desember pemerintah sibuk menghitung nasib buruh pakai kalkulator yang baterainya kayak mau habis. Lahirlah UMP 2026. Katanya naik rata-rata nasional 6–7 persen. Kedengarannya manis. Tapi rasanya? Lebih mirip gulali tapi aura rasanya mirip nano-nano. Simak narasinya dengan aura Koptagul merasuk ke dada, wak! Kita mulai dari singgasana tertinggi. DKI Jakarta masih jadi bangsawan upah nasional: UMP Rp5.729.876, naik Rp333.116 dari tahun lalu. Kenaikan yang secara teori terlihat gagah, tapi secara praktik cuma cukup buat langganan kopi susu kekinian sebulan sambil tetap mikir, “besok makan apa?”. Di belakangnya, Papua Selatan Rp4.508.850, Papua Rp4.436.283, dan Papua Tengah yang naiknya paling absurd, Rp10.000 saja. Serius pace, itu bukan kenaikan, itu kembalian parkir. Deretan selanjutnya masih lumayan bikin kepala mengangguk pelan sambil senyum pahit. Bangka Belitung Rp4.035.000, Sulawesi Utara Rp4.002.630, Sumatera Selatan Rp3.942.963, Sulawesi Selatan Rp3.921.088, Kepulauan Riau Rp3.879.520, Papua Barat Rp3.840.947. Riau Rp3.780.495. Kalimantan Timur Rp3.759.313. Kalimantan Utara Rp3.770.000. Papua Barat Daya Rp3.766.000. Semua naik, iya. Tapi naiknya seperti tangga darurat, sempit, curam, dan bikin ngos-ngosan. Kalimantan Selatan paling dramatis. Naik Rp403.326 jadi Rp3.686.138. Mungkin malam itu yang ngitung lagi mellow, pian. Masuk zona “realistis tapi menyayat”. Kalimantan Tengah Rp3.686.138, Maluku Utara Rp3.552.840, Jambi Rp3.471.497, Gorontalo Rp3.405.144, Maluku Rp3.334.499, Sulawesi Barat Rp3.315.935, Sulawesi Tenggara Rp3.306.496. Bali? Cuma Rp3.207.459. Ironis. Pulau surga dunia, tapi buruhnya hidup pakai tiket kelas ekonomi super promo. Sulawesi Tengah jadi juara persentase, naik 9,08 persen ke Rp3.179.565 ini bukti kalau angka bisa tampak heroik walau dompet tetap kurus. Banten Rp3.100.881. Kalimantan Barat Rp3.054.552. Lampung Rp3.047.734. Bengkulu Rp2.827.250. NTB Rp2.673.861. Naiknya segitu-segitu saja, seperti dikasih kembalian belanja sambil dibilang, “udah ya, jangan ribut.” “Duh, Kalbar daerah saya, wak! Tapi, warganya bahagia karena suka ngopi dari pagi sampai malam hari.” Ups. Sekarang, bagian paling pahit tapi harus ditelan, dasar jurang UMP nasional. Jawa Barat Rp2.317.601 paling rendah se-Indonesia. “Punten Kang Dedi.” Provinsi industri, tapi upahnya seperti hadiah lomba tujuh belasan. Jawa Tengah Rp2.317.386, DIY Rp2.417.495, Jawa Timur Rp2.446.880, NTT Rp2.455.898. Ini wilayah padat pabrik, padat tenaga kerja, tapi upahnya padat penderitaan. Aceh dan Papua Pegunungan belum umumkan, mungkin masih mikir cara menaikkan tanpa bikin headline marah. Tak heran kalau buruh meledak. KSPI, FSPMI, ASPIRASI, dipimpin Said Iqbal, langsung pasang badan. Mereka bilang UMP ini belum nyentuh 100 persen KHL. Di Jakarta, versi buruh KHL Rp5,89 juta, UMP cuma Rp5,72 juta. Selisihnya? Cukup buat rokok sebatang sambil mikir hidup. Mereka protes formula baru PP Pengupahan, protes keterlibatan buruh yang setengah hati, protes waktu penetapan yang molor sampai akhir Desember, protes daya beli yang ambruk karena harga pangan, BBM, listrik makin brutal. Ujungnya, demo, gugatan PTUN, ancaman mogok nasional. Negara mau tahun baru, buruh mau bertahan hidup. Secara aturan, semua ini rapi. PP Nomor 49 Tahun 2025. Dewan Pengupahan tripartit. Data BPS. Formula inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikali alfa 0,5 sampai 0,9. Kedengarannya ilmiah. Tapi hasilnya sering terasa seperti main monopoli: buruh selalu berhenti di petak “bayar pajak”, pengusaha bangun hotel, pemerintah jadi wasit yang kadang matanya juling. Akhirnya, tulisan ini bukan sekadar bikin nuan hafal angka. Tapi bikin sampeyan sadar, ada yang naik, ada yang diam, ada yang tertinggal. Ada yang hidup di menara kaca, ada yang bertahan di dapur sempit. Selamat menyongsong 2026. Semoga tahun depan yang gemuk bukan cuma grafik ekonomi, tapi juga dompet buruh. Foto Ai hanya ilustrasi Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar #camanewak #jurnalismeyangmenyapa #JYM

Apa yang Dilakukan KH Zulfa Mustofa 16 Hari Menjadi Pj Ketua PBNU? KH Zulfa Mustofa menjabat sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU hanya selama 16 hari, dari 9 hingga 25 Desember 2025. Sangat singkat. Walau hanya 16 hari, tentu ada jejak kegiatannya. Apa saja yang dilakukannya, simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak! Zulfa naik ke panggung bukan karena ambisi, melainkan karena keadaan darurat. Ditunjuk Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, ia hadir sebagai solusi sementara di tengah dualisme kepemimpinan yang membuat PBNU seperti rumah besar dengan dua kepala keluarga, satu dapur, dan api kompor yang hampir menyambar tirai. Situasinya genting, waktunya sempit, ekspektasinya rendah. Ia bukan dipanggil untuk membangun, tapi untuk menahan runtuh. Selama 16 hari itu, Zulfa tidak membawa janji perubahan, apalagi program strategis. Ia sadar betul posisinya bukan ketua umum penuh, melainkan penjaga gawang darurat. Tugasnya sederhana tapi krusial, memastikan organisasi tetap utuh, legitimasi Syuriyah tetap berdiri, dan PBNU tidak pecah sebelum Muktamar ke-35 digelar. Ia bukan arsitek, ia perancah. Tidak indah, tapi menentukan. PBNU saat itu berada di fase paling rapuh. Dualisme antara Gus Yahya dan Syuriyah membuat struktur organisasi bergetar dari pusat sampai cabang. Setiap pernyataan bisa menjadi percikan, setiap langkah bisa jadi bensin. Dalam situasi seperti itu, Zulfa dipaksa berjalan di tali tipis, terlalu aktif bisa dianggap manuver, terlalu pasif bisa dituduh tak berguna. Maka ia memilih jalan tengah, hadir, menjaga, dan tidak banyak bergerak. Namun satu hal penting terjadi. Pada 16 Desember 2025, Zulfa berangkat ke Aceh. Di Pesantren Dayah Ummul Ayman, Samalanga, Kabupaten Bireuen, ia menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp1 miliar dan 3.000 paket sembako. Di tengah kisruh elite, ia memilih turun ke akar. Di saat kursinya belum hangat, ia justru membuktikan, jabatan sementara pun bisa melahirkan tindakan nyata. Bukan retorika, tapi beras dan uang tunai. Ironinya, bantuan itu dibagikan hanya beberapa hari sebelum jabatannya berakhir. Pada 25 Desember 2025, bertepatan dengan Hari Natal, drama mencapai klimaks. Islah di Lirboyo terjadi. KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya berdamai, difasilitasi KH Ma’ruf Amin. Dualisme selesai hanya dengan satu jabat tangan. Seperti hukum alam dalam politik organisasi, ketika konflik berakhir, figur transisi otomatis gugur. Zulfa tak diberhentikan secara dramatis. Tidak ada surat resmi, tidak ada konferensi pers perpisahan. Ia hanya kembali ke posisi semula, seolah 16 hari itu hanyalah mimpi singkat. Kursi panas yang sempat ia duduki dikembalikan kepada pemiliknya. Perannya selesai, fungsinya habis. Kalau dianalogikan, Zulfa adalah pemain pengganti yang masuk saat tim hampir kalah karena konflik internal, menenangkan tempo permainan, lalu ditarik keluar ketika wasit meniup peluit akhir. Tidak mencetak gol, tapi tanpa kehadirannya, pertandingan bisa bubar sebelum selesai. Enam belas hari itu memang terlalu singkat untuk prestasi struktural, tapi cukup untuk meninggalkan jejak simbolik. Ia menjadi penanda bahwa PBNU pernah berada di titik paling rawan, sampai harus melahirkan penjabat ketua umum dengan masa tugas tercepat dalam sejarahnya. Ia menjadi catatan kaki, tapi catatan kaki yang menjelaskan satu bab besar, betapa rapuhnya organisasi ketika elite bertarung. Kini, nama Zulfa Mustofa mungkin tak lagi disebut dalam struktur, tapi akan selalu muncul setiap kali orang membicarakan masa transisi PBNU paling singkat, paling sunyi, dan paling absurd. Dalam politik organisasi, bukan durasi yang membuat orang dikenang, melainkan konteks. Konteks 16 hari itu terlalu tajam untuk dilupakan. Foto Ai hanya ilustrasi Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar #camanewak #jurnalismeyangmenyapa #JYM