• Prahara PBNU Berakhir, Menang Tanpa Pemenang

    Tarik nafas dulu, lalu seruput Koptagul. Akhirnya, prahara yang mengguncang PBNU berbulan-bulan berakhir islah alias damai. Kedua belah pihak sepakat gelar MLB bersama. Ponpes Lirboyo berperan besar mendamaikan dua kubu tersebut. Simak narasinya, wak!

    Jika konflik PBNU kemarin adalah khilafiyah, maka Lirboyo Kamis itu adalah kitab ushul fikih yang dibuka tepat di halaman maqashid. Di sana, pada 25 Desember 2025, para nahdliyin seperti melihat langsung bagaimana “dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih” turun dari kitab kuning dan menjelma kursi panjang, meja kayu, dan dua tokoh besar yang akhirnya duduk tanpa saling menyela. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, diprakarsai para Masyayikh dan Mustasyar. Bukan adegan duel, tapi istishlah berjamaah. Para santri mungkin tak bersorak, tapi para nahdliyin di luar sana langsung sujud syukur, karena ini bukan sekadar damai, ini rujuknya nalar jam’iyah.

    Berbulan-bulan sebelumnya, PBNU terasa seperti perdebatan ushul fikih yang lupa kesimpulan. Pemberhentian Ketua Umum oleh Rais Aam melalui forum yang dinilai tidak sah dan tak sesuai AD/ART NU membuat istidlal berlarut-larut. Satu pihak merasa dalilnya qath’i, pihak lain bersumpah itu masih zhanni. Eskalasi konflik naik, silaturahim menipis, dan jam’iyah nyaris terjebak dalam qiyas yang terlalu jauh dari ‘illat maslahat. Maka para sesepuh turun tangan, seperti mujtahid senior yang mengetuk meja dan berkata: cukup, kita kembali ke kaidah.

    Musyawarah Kubro di Lirboyo adalah majelis tarjih versi NU. Di sana hadir para Masyayikh, para kiai sepuh, dan Mustasyar PBNU. KH Ma’ruf Amin, Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden RI 2019–2024, ikut menegaskan bobot moral pertemuan itu. Mereka tak membawa palu hakim, melainkan neraca istihsan. Dalam siaran pers-nya, tergambar jelas dua pucuk pimpinan PBNU bertemu dalam satu meja, sengketa berbulan-bulan diakhiri, dan satu kesepakatan besar disepakati, Muktamar ke-35 NU diselenggarakan bersama.
    Gus Yahya menyebut peristiwa itu menyejukkan. Kalimatnya sederhana, tapi bagi nahdliyin terdengar seperti kesimpulan bahtsul masail. Solusi terbaik bagi jam’iyah adalah Muktamar bersama. Ini bukan jalan pintas, ini jalan lurus. Negosiasi berjalan alot, perdebatan keras, tapi tetap dalam ukhuwah nahdliyah. Seperti khilaf fiqhiyah klasik, nada boleh tinggi, adab tak boleh jatuh.

    Kesepakatan itu menegaskan kepemimpinan PBNU tetap berjalan dengan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum hingga Muktamar. Panitia Bersama segera dibentuk untuk menyiapkan forum tertinggi jam’iyah itu. Gus Yahya menegaskan Muktamar akan disukseskan secara damai dan bermartabat, seolah menutup pembahasan dengan kaidah sadd dzari’ah, menutup pintu konflik, membuka pintu maslahat.

    Namun NU terlalu jujur untuk berdandan. Gus Ulil Abshar Abdalla mengingatkan konflik belum sepenuhnya berakhir. Islah ini lahir dari rapat konsultasi Syuriyah PBNU yang dihadiri Rais Aam beserta jajaran Syuriyah, Ketua Umum beserta Tanfidziyah, dan para Mustasyar. Inisiatif musyawarah telah digelar di Ploso, Tebuireng, hingga puncaknya Musyawarah Kubro di Lirboyo pada 1 Rajab 1447 H atau 21 Desember 2025, dihadiri PW dan PC NU se-Indonesia. Prosesnya panjang, karena luka organisasi tak bisa disembuhkan dengan fatwa kilat.

    Lalu beredarlah pesan berantai di grup WA nahdliyin, seperti ijma’ digital. Tabayun telah terjadi, Ketum dan Rais Aam sepakat Muktamar bersama yang legitimate, waktu dan teknis ditentukan bersama melalui kepanitiaan bersama. Di titik ini, para nahdliyin tahu, inilah fiqh islah. Bukan siapa menang siapa kalah, tapi bagaimana jam’iyah tetap hidup. Maka sujud syukur pun terasa sah, karena maslahat telah ditemukan, dan NU kembali pulang ke ushulnya sendiri.

    Foto Ai hanya ilustrasi

    Rosadi Jamani
    Ketua Satupena Kalbar
    #camanewak
    #jurnalismeyangmenyapa
    #JYM
    Prahara PBNU Berakhir, Menang Tanpa Pemenang Tarik nafas dulu, lalu seruput Koptagul. Akhirnya, prahara yang mengguncang PBNU berbulan-bulan berakhir islah alias damai. Kedua belah pihak sepakat gelar MLB bersama. Ponpes Lirboyo berperan besar mendamaikan dua kubu tersebut. Simak narasinya, wak! Jika konflik PBNU kemarin adalah khilafiyah, maka Lirboyo Kamis itu adalah kitab ushul fikih yang dibuka tepat di halaman maqashid. Di sana, pada 25 Desember 2025, para nahdliyin seperti melihat langsung bagaimana “dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih” turun dari kitab kuning dan menjelma kursi panjang, meja kayu, dan dua tokoh besar yang akhirnya duduk tanpa saling menyela. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, diprakarsai para Masyayikh dan Mustasyar. Bukan adegan duel, tapi istishlah berjamaah. Para santri mungkin tak bersorak, tapi para nahdliyin di luar sana langsung sujud syukur, karena ini bukan sekadar damai, ini rujuknya nalar jam’iyah. Berbulan-bulan sebelumnya, PBNU terasa seperti perdebatan ushul fikih yang lupa kesimpulan. Pemberhentian Ketua Umum oleh Rais Aam melalui forum yang dinilai tidak sah dan tak sesuai AD/ART NU membuat istidlal berlarut-larut. Satu pihak merasa dalilnya qath’i, pihak lain bersumpah itu masih zhanni. Eskalasi konflik naik, silaturahim menipis, dan jam’iyah nyaris terjebak dalam qiyas yang terlalu jauh dari ‘illat maslahat. Maka para sesepuh turun tangan, seperti mujtahid senior yang mengetuk meja dan berkata: cukup, kita kembali ke kaidah. Musyawarah Kubro di Lirboyo adalah majelis tarjih versi NU. Di sana hadir para Masyayikh, para kiai sepuh, dan Mustasyar PBNU. KH Ma’ruf Amin, Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden RI 2019–2024, ikut menegaskan bobot moral pertemuan itu. Mereka tak membawa palu hakim, melainkan neraca istihsan. Dalam siaran pers-nya, tergambar jelas dua pucuk pimpinan PBNU bertemu dalam satu meja, sengketa berbulan-bulan diakhiri, dan satu kesepakatan besar disepakati, Muktamar ke-35 NU diselenggarakan bersama. Gus Yahya menyebut peristiwa itu menyejukkan. Kalimatnya sederhana, tapi bagi nahdliyin terdengar seperti kesimpulan bahtsul masail. Solusi terbaik bagi jam’iyah adalah Muktamar bersama. Ini bukan jalan pintas, ini jalan lurus. Negosiasi berjalan alot, perdebatan keras, tapi tetap dalam ukhuwah nahdliyah. Seperti khilaf fiqhiyah klasik, nada boleh tinggi, adab tak boleh jatuh. Kesepakatan itu menegaskan kepemimpinan PBNU tetap berjalan dengan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum hingga Muktamar. Panitia Bersama segera dibentuk untuk menyiapkan forum tertinggi jam’iyah itu. Gus Yahya menegaskan Muktamar akan disukseskan secara damai dan bermartabat, seolah menutup pembahasan dengan kaidah sadd dzari’ah, menutup pintu konflik, membuka pintu maslahat. Namun NU terlalu jujur untuk berdandan. Gus Ulil Abshar Abdalla mengingatkan konflik belum sepenuhnya berakhir. Islah ini lahir dari rapat konsultasi Syuriyah PBNU yang dihadiri Rais Aam beserta jajaran Syuriyah, Ketua Umum beserta Tanfidziyah, dan para Mustasyar. Inisiatif musyawarah telah digelar di Ploso, Tebuireng, hingga puncaknya Musyawarah Kubro di Lirboyo pada 1 Rajab 1447 H atau 21 Desember 2025, dihadiri PW dan PC NU se-Indonesia. Prosesnya panjang, karena luka organisasi tak bisa disembuhkan dengan fatwa kilat. Lalu beredarlah pesan berantai di grup WA nahdliyin, seperti ijma’ digital. Tabayun telah terjadi, Ketum dan Rais Aam sepakat Muktamar bersama yang legitimate, waktu dan teknis ditentukan bersama melalui kepanitiaan bersama. Di titik ini, para nahdliyin tahu, inilah fiqh islah. Bukan siapa menang siapa kalah, tapi bagaimana jam’iyah tetap hidup. Maka sujud syukur pun terasa sah, karena maslahat telah ditemukan, dan NU kembali pulang ke ushulnya sendiri. Foto Ai hanya ilustrasi Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar #camanewak #jurnalismeyangmenyapa #JYM
    0 Comments ·0 Shares ·3K Views ·0 Reviews
  • Apa yang Dilakukan KH Zulfa Mustofa 16 Hari Menjadi Pj Ketua PBNU?

    KH Zulfa Mustofa menjabat sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU hanya selama 16 hari, dari 9 hingga 25 Desember 2025. Sangat singkat. Walau hanya 16 hari, tentu ada jejak kegiatannya. Apa saja yang dilakukannya, simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

    Zulfa naik ke panggung bukan karena ambisi, melainkan karena keadaan darurat. Ditunjuk Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, ia hadir sebagai solusi sementara di tengah dualisme kepemimpinan yang membuat PBNU seperti rumah besar dengan dua kepala keluarga, satu dapur, dan api kompor yang hampir menyambar tirai. Situasinya genting, waktunya sempit, ekspektasinya rendah. Ia bukan dipanggil untuk membangun, tapi untuk menahan runtuh.

    Selama 16 hari itu, Zulfa tidak membawa janji perubahan, apalagi program strategis. Ia sadar betul posisinya bukan ketua umum penuh, melainkan penjaga gawang darurat. Tugasnya sederhana tapi krusial, memastikan organisasi tetap utuh, legitimasi Syuriyah tetap berdiri, dan PBNU tidak pecah sebelum Muktamar ke-35 digelar. Ia bukan arsitek, ia perancah. Tidak indah, tapi menentukan.

    PBNU saat itu berada di fase paling rapuh. Dualisme antara Gus Yahya dan Syuriyah membuat struktur organisasi bergetar dari pusat sampai cabang. Setiap pernyataan bisa menjadi percikan, setiap langkah bisa jadi bensin. Dalam situasi seperti itu, Zulfa dipaksa berjalan di tali tipis, terlalu aktif bisa dianggap manuver, terlalu pasif bisa dituduh tak berguna. Maka ia memilih jalan tengah, hadir, menjaga, dan tidak banyak bergerak.

    Namun satu hal penting terjadi. Pada 16 Desember 2025, Zulfa berangkat ke Aceh. Di Pesantren Dayah Ummul Ayman, Samalanga, Kabupaten Bireuen, ia menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp1 miliar dan 3.000 paket sembako. Di tengah kisruh elite, ia memilih turun ke akar. Di saat kursinya belum hangat, ia justru membuktikan, jabatan sementara pun bisa melahirkan tindakan nyata. Bukan retorika, tapi beras dan uang tunai.

    Ironinya, bantuan itu dibagikan hanya beberapa hari sebelum jabatannya berakhir. Pada 25 Desember 2025, bertepatan dengan Hari Natal, drama mencapai klimaks. Islah di Lirboyo terjadi. KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya berdamai, difasilitasi KH Ma’ruf Amin. Dualisme selesai hanya dengan satu jabat tangan. Seperti hukum alam dalam politik organisasi, ketika konflik berakhir, figur transisi otomatis gugur.
    Zulfa tak diberhentikan secara dramatis. Tidak ada surat resmi, tidak ada konferensi pers perpisahan. Ia hanya kembali ke posisi semula, seolah 16 hari itu hanyalah mimpi singkat. Kursi panas yang sempat ia duduki dikembalikan kepada pemiliknya. Perannya selesai, fungsinya habis.

    Kalau dianalogikan, Zulfa adalah pemain pengganti yang masuk saat tim hampir kalah karena konflik internal, menenangkan tempo permainan, lalu ditarik keluar ketika wasit meniup peluit akhir. Tidak mencetak gol, tapi tanpa kehadirannya, pertandingan bisa bubar sebelum selesai.
    Enam belas hari itu memang terlalu singkat untuk prestasi struktural, tapi cukup untuk meninggalkan jejak simbolik. Ia menjadi penanda bahwa PBNU pernah berada di titik paling rawan, sampai harus melahirkan penjabat ketua umum dengan masa tugas tercepat dalam sejarahnya.

    Ia menjadi catatan kaki, tapi catatan kaki yang menjelaskan satu bab besar, betapa rapuhnya organisasi ketika elite bertarung.

    Kini, nama Zulfa Mustofa mungkin tak lagi disebut dalam struktur, tapi akan selalu muncul setiap kali orang membicarakan masa transisi PBNU paling singkat, paling sunyi, dan paling absurd. Dalam politik organisasi, bukan durasi yang membuat orang dikenang, melainkan konteks. Konteks 16 hari itu terlalu tajam untuk dilupakan.

    Foto Ai hanya ilustrasi
    Rosadi Jamani
    Ketua Satupena Kalbar
    #camanewak
    #jurnalismeyangmenyapa
    #JYM
    Apa yang Dilakukan KH Zulfa Mustofa 16 Hari Menjadi Pj Ketua PBNU? KH Zulfa Mustofa menjabat sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU hanya selama 16 hari, dari 9 hingga 25 Desember 2025. Sangat singkat. Walau hanya 16 hari, tentu ada jejak kegiatannya. Apa saja yang dilakukannya, simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak! Zulfa naik ke panggung bukan karena ambisi, melainkan karena keadaan darurat. Ditunjuk Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, ia hadir sebagai solusi sementara di tengah dualisme kepemimpinan yang membuat PBNU seperti rumah besar dengan dua kepala keluarga, satu dapur, dan api kompor yang hampir menyambar tirai. Situasinya genting, waktunya sempit, ekspektasinya rendah. Ia bukan dipanggil untuk membangun, tapi untuk menahan runtuh. Selama 16 hari itu, Zulfa tidak membawa janji perubahan, apalagi program strategis. Ia sadar betul posisinya bukan ketua umum penuh, melainkan penjaga gawang darurat. Tugasnya sederhana tapi krusial, memastikan organisasi tetap utuh, legitimasi Syuriyah tetap berdiri, dan PBNU tidak pecah sebelum Muktamar ke-35 digelar. Ia bukan arsitek, ia perancah. Tidak indah, tapi menentukan. PBNU saat itu berada di fase paling rapuh. Dualisme antara Gus Yahya dan Syuriyah membuat struktur organisasi bergetar dari pusat sampai cabang. Setiap pernyataan bisa menjadi percikan, setiap langkah bisa jadi bensin. Dalam situasi seperti itu, Zulfa dipaksa berjalan di tali tipis, terlalu aktif bisa dianggap manuver, terlalu pasif bisa dituduh tak berguna. Maka ia memilih jalan tengah, hadir, menjaga, dan tidak banyak bergerak. Namun satu hal penting terjadi. Pada 16 Desember 2025, Zulfa berangkat ke Aceh. Di Pesantren Dayah Ummul Ayman, Samalanga, Kabupaten Bireuen, ia menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp1 miliar dan 3.000 paket sembako. Di tengah kisruh elite, ia memilih turun ke akar. Di saat kursinya belum hangat, ia justru membuktikan, jabatan sementara pun bisa melahirkan tindakan nyata. Bukan retorika, tapi beras dan uang tunai. Ironinya, bantuan itu dibagikan hanya beberapa hari sebelum jabatannya berakhir. Pada 25 Desember 2025, bertepatan dengan Hari Natal, drama mencapai klimaks. Islah di Lirboyo terjadi. KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya berdamai, difasilitasi KH Ma’ruf Amin. Dualisme selesai hanya dengan satu jabat tangan. Seperti hukum alam dalam politik organisasi, ketika konflik berakhir, figur transisi otomatis gugur. Zulfa tak diberhentikan secara dramatis. Tidak ada surat resmi, tidak ada konferensi pers perpisahan. Ia hanya kembali ke posisi semula, seolah 16 hari itu hanyalah mimpi singkat. Kursi panas yang sempat ia duduki dikembalikan kepada pemiliknya. Perannya selesai, fungsinya habis. Kalau dianalogikan, Zulfa adalah pemain pengganti yang masuk saat tim hampir kalah karena konflik internal, menenangkan tempo permainan, lalu ditarik keluar ketika wasit meniup peluit akhir. Tidak mencetak gol, tapi tanpa kehadirannya, pertandingan bisa bubar sebelum selesai. Enam belas hari itu memang terlalu singkat untuk prestasi struktural, tapi cukup untuk meninggalkan jejak simbolik. Ia menjadi penanda bahwa PBNU pernah berada di titik paling rawan, sampai harus melahirkan penjabat ketua umum dengan masa tugas tercepat dalam sejarahnya. Ia menjadi catatan kaki, tapi catatan kaki yang menjelaskan satu bab besar, betapa rapuhnya organisasi ketika elite bertarung. Kini, nama Zulfa Mustofa mungkin tak lagi disebut dalam struktur, tapi akan selalu muncul setiap kali orang membicarakan masa transisi PBNU paling singkat, paling sunyi, dan paling absurd. Dalam politik organisasi, bukan durasi yang membuat orang dikenang, melainkan konteks. Konteks 16 hari itu terlalu tajam untuk dilupakan. Foto Ai hanya ilustrasi Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar #camanewak #jurnalismeyangmenyapa #JYM
    0 Comments ·0 Shares ·2K Views ·0 Reviews
  • Kisruh PBNU ini tdk akan panjang kalo Gus Yahya dipanggil pleno untuk dimintai keterangan/disidang, lalu hasilnya dikonsultasikan ke Mustasyar, dan kalo berdasar penilaian bersama para kiai kesalahan Gus Yahya mmg dianggap tak bs dimaafkan sehingga harus dimakzulkan, maka bs digelar MLB. Dan TOK, Gus Yahya pun diberhentikan, dan mgk tdk ada keributan.

    Masalahnya mekanisme itu tidak ditempuh, dan Gus Yahya dipecat begitu saja spt kiai memecat lurah pondok—berdasar informasi dan penilaian sepihak. Entah siapa saja yg berperan dalam keputusan ini, kita tunggu nanti. Maka pantas saja Gus Yahya menolak, yg lalu melahirkan dualisme kepemimpinan dan menimbulkan kegaduhan serta konflik yg kian meluas, yg skr sdh mirip tawuran karena banyak pihak masuk front dan bertengkar dg lawan yg ada di hadapannya yg notabene sesama nahdliyin.

    Skr ato tepatnya semalem Rais Aam mengemukakan penjelasan baru yg substansinya tdk berbeda dg risalah rapat Syuriah. Dg penjelasan baru itu, dg dua alasan (zionisme dan TPPU) yg sdh dikemukakan di risalah Syuriah, aku yakin banyak pengurus yg tdk setuju pemecatan, apalagi diputuskan hanya oleh rapat Syuriah—yg tdk sesuai dg AD/ART.

    Apa perlu dibikinin polling di NU Online dan Digdaya untuk mengetahui pendapat para pengurus PW dan PC? Tidak perlu kan? Karena aku sdh menyiapkan dua pertanyaan:

    1) Berdasar dua alasan yg disebut di risalah Syuriah, apakah sampeyan setuju Gus Yahya diberhentikan? Setuju/Tidak

    2) Menurut sampeyan pemecatan Ketua Umum oleh Syuriah bertentangan dg AD/ART atau tidak? Ya/Tidak.

    Kalo atas pertanyaan pertama mayoritas jawaban SETUJU maka Gus Yahya siap-siap diberhentikan ato mundur.

    Dan kalo atas pertanyaan kedua mayoritas jawaban YA maka Rais Aam yg harus siap-siap mundur—karena melanggar AD/ART.


    source : fb/Savic Ali
    Kisruh PBNU ini tdk akan panjang kalo Gus Yahya dipanggil pleno untuk dimintai keterangan/disidang, lalu hasilnya dikonsultasikan ke Mustasyar, dan kalo berdasar penilaian bersama para kiai kesalahan Gus Yahya mmg dianggap tak bs dimaafkan sehingga harus dimakzulkan, maka bs digelar MLB. Dan TOK, Gus Yahya pun diberhentikan, dan mgk tdk ada keributan. Masalahnya mekanisme itu tidak ditempuh, dan Gus Yahya dipecat begitu saja spt kiai memecat lurah pondok—berdasar informasi dan penilaian sepihak. Entah siapa saja yg berperan dalam keputusan ini, kita tunggu nanti. Maka pantas saja Gus Yahya menolak, yg lalu melahirkan dualisme kepemimpinan dan menimbulkan kegaduhan serta konflik yg kian meluas, yg skr sdh mirip tawuran karena banyak pihak masuk front dan bertengkar dg lawan yg ada di hadapannya yg notabene sesama nahdliyin. Skr ato tepatnya semalem Rais Aam mengemukakan penjelasan baru yg substansinya tdk berbeda dg risalah rapat Syuriah. Dg penjelasan baru itu, dg dua alasan (zionisme dan TPPU) yg sdh dikemukakan di risalah Syuriah, aku yakin banyak pengurus yg tdk setuju pemecatan, apalagi diputuskan hanya oleh rapat Syuriah—yg tdk sesuai dg AD/ART. Apa perlu dibikinin polling di NU Online dan Digdaya untuk mengetahui pendapat para pengurus PW dan PC? Tidak perlu kan? Karena aku sdh menyiapkan dua pertanyaan: 1) Berdasar dua alasan yg disebut di risalah Syuriah, apakah sampeyan setuju Gus Yahya diberhentikan? Setuju/Tidak 2) Menurut sampeyan pemecatan Ketua Umum oleh Syuriah bertentangan dg AD/ART atau tidak? Ya/Tidak. Kalo atas pertanyaan pertama mayoritas jawaban SETUJU maka Gus Yahya siap-siap diberhentikan ato mundur. Dan kalo atas pertanyaan kedua mayoritas jawaban YA maka Rais Aam yg harus siap-siap mundur—karena melanggar AD/ART. source : fb/Savic Ali
    0
    0
    1
    0
    0 Comments ·0 Shares ·2K Views ·0 Reviews
  • Kisruh PBNU ini tdk akan panjang kalo Gus Yahya dipanggil pleno untuk dimintai keterangan/disidang, lalu hasilnya dikonsultasikan ke Mustasyar, dan kalo berdasar penilaian bersama para kiai kesalahan Gus Yahya mmg dianggap tak bs dimaafkan sehingga harus dimakzulkan, maka bs digelar MLB. Dan TOK, Gus Yahya pun diberhentikan, dan mgk tdk ada keributan.

    Masalahnya mekanisme itu tidak ditempuh, dan Gus Yahya dipecat begitu saja spt kiai memecat lurah pondok—berdasar informasi dan penilaian sepihak. Entah siapa saja yg berperan dalam keputusan ini, kita tunggu nanti. Maka pantas saja Gus Yahya menolak, yg lalu melahirkan dualisme kepemimpinan dan menimbulkan kegaduhan serta konflik yg kian meluas, yg skr sdh mirip tawuran karena banyak pihak masuk front dan bertengkar dg lawan yg ada di hadapannya yg notabene sesama nahdliyin.

    Skr ato tepatnya semalem Rais Aam mengemukakan penjelasan baru yg substansinya tdk berbeda dg risalah rapat Syuriah. Dg penjelasan baru itu, dg dua alasan (zionisme dan TPPU) yg sdh dikemukakan di risalah Syuriah, aku yakin banyak pengurus yg tdk setuju pemecatan, apalagi diputuskan hanya oleh rapat Syuriah—yg tdk sesuai dg AD/ART.

    Apa perlu dibikinin polling di NU Online dan Digdaya untuk mengetahui pendapat para pengurus PW dan PC? Tidak perlu kan? Karena aku sdh menyiapkan dua pertanyaan:

    1) Berdasar dua alasan yg disebut di risalah Syuriah, apakah sampeyan setuju Gus Yahya diberhentikan? Setuju/Tidak
    2) Menurut sampeyan pemecatan Ketua Umum oleh Syuriah bertentangan dg AD/ART atau tidak? Ya/Tidak.
    Kalo atas pertanyaan pertama mayoritas jawaban SETUJU maka Gus Yahya siap-siap diberhentikan ato mundur. Dan kalo atas pertanyaan kedua mayoritas jawaban YA maka Rais Aam yg harus siap-siap mundur—karena melanggar AD/ART.
    Kisruh PBNU ini tdk akan panjang kalo Gus Yahya dipanggil pleno untuk dimintai keterangan/disidang, lalu hasilnya dikonsultasikan ke Mustasyar, dan kalo berdasar penilaian bersama para kiai kesalahan Gus Yahya mmg dianggap tak bs dimaafkan sehingga harus dimakzulkan, maka bs digelar MLB. Dan TOK, Gus Yahya pun diberhentikan, dan mgk tdk ada keributan. Masalahnya mekanisme itu tidak ditempuh, dan Gus Yahya dipecat begitu saja spt kiai memecat lurah pondok—berdasar informasi dan penilaian sepihak. Entah siapa saja yg berperan dalam keputusan ini, kita tunggu nanti. Maka pantas saja Gus Yahya menolak, yg lalu melahirkan dualisme kepemimpinan dan menimbulkan kegaduhan serta konflik yg kian meluas, yg skr sdh mirip tawuran karena banyak pihak masuk front dan bertengkar dg lawan yg ada di hadapannya yg notabene sesama nahdliyin. Skr ato tepatnya semalem Rais Aam mengemukakan penjelasan baru yg substansinya tdk berbeda dg risalah rapat Syuriah. Dg penjelasan baru itu, dg dua alasan (zionisme dan TPPU) yg sdh dikemukakan di risalah Syuriah, aku yakin banyak pengurus yg tdk setuju pemecatan, apalagi diputuskan hanya oleh rapat Syuriah—yg tdk sesuai dg AD/ART. Apa perlu dibikinin polling di NU Online dan Digdaya untuk mengetahui pendapat para pengurus PW dan PC? Tidak perlu kan? Karena aku sdh menyiapkan dua pertanyaan: 1) Berdasar dua alasan yg disebut di risalah Syuriah, apakah sampeyan setuju Gus Yahya diberhentikan? Setuju/Tidak 2) Menurut sampeyan pemecatan Ketua Umum oleh Syuriah bertentangan dg AD/ART atau tidak? Ya/Tidak. Kalo atas pertanyaan pertama mayoritas jawaban SETUJU maka Gus Yahya siap-siap diberhentikan ato mundur. Dan kalo atas pertanyaan kedua mayoritas jawaban YA maka Rais Aam yg harus siap-siap mundur—karena melanggar AD/ART.
    0
    1
    0 Comments ·0 Shares ·1K Views ·0 Reviews
  • #beasiswa #maroko #pbnu #RMI
    #beasiswa #maroko #pbnu #RMI
    Love
    1
    · 0 Comments ·0 Shares ·22K Views ·0 Reviews
  • VIDEO SUPER LANGKA
    MUKTAMAR NU KE-27 SITUBONDO JAWA TIMUR YANG DI HADIRI OLEH :
    1. PRESIDEN RI HM. SOEHARTO
    2. KH. IDHAM CHALID
    3. KH. MASYKUR
    4. KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN
    5. KH. ALI MAKSUM KRAPYAK
    6. GUS DUR

    DI MUKTAMAR INI, GUS DUR TERPILIH SEBAGAI KETUM PBNU MENGGANTIKAN KH. IDHAM CHALID, DAN KH. ACHMAD SHIDDIQ TERPILIH SEBAGAI RAIS 'AAM MENGGANTIKAN KH. ALI MAKSUM.

    #gusdur #gusdurian #gusdurlovers #muktamarnu #pbnu #gusmus #yayasanalimaksum #almunawirkrapyak #krapyakjogja #kyainu #kyainusantara #presidensoeharto #khasadsyamsularifin #muktamarsitubondo #nahdlatululama
    VIDEO SUPER LANGKA MUKTAMAR NU KE-27 SITUBONDO JAWA TIMUR YANG DI HADIRI OLEH : 1. PRESIDEN RI HM. SOEHARTO 2. KH. IDHAM CHALID 3. KH. MASYKUR 4. KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN 5. KH. ALI MAKSUM KRAPYAK 6. GUS DUR DI MUKTAMAR INI, GUS DUR TERPILIH SEBAGAI KETUM PBNU MENGGANTIKAN KH. IDHAM CHALID, DAN KH. ACHMAD SHIDDIQ TERPILIH SEBAGAI RAIS 'AAM MENGGANTIKAN KH. ALI MAKSUM. #gusdur #gusdurian #gusdurlovers #muktamarnu #pbnu #gusmus #yayasanalimaksum #almunawirkrapyak #krapyakjogja #kyainu #kyainusantara #presidensoeharto #khasadsyamsularifin #muktamarsitubondo #nahdlatululama
    Love
    1
    · 0 Comments ·0 Shares ·14K Views ·3 Plays ·0 Reviews
  • Soal Polemik Nasab Habaib, Rais Aam NU: Hati-Hati, Itu Pola Wahabi
    Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftakhul Achyar turut angkat bicara menyoal polemik nasab habaib Indonesia.
    Beliau mengatakan, padahal isu yang gaduh ini cuma diembuskan segelintir orang. Masalah ini sudah bukan soal dzurriyah Ba'alawi melawan dzurriyah Wali Songo, melainkan arahnya sudah ke jamaah NU.
    "Gangguan sudah sudah nyata, bukan dzon lagi, tapi jelas dialamatkan kepada NU dan bertubi-tubi. Hati-hati, itu pola Wahabi".
    Beliau mengingatkan NU itu memuliakan orang bukan karena nasab atau garis keturunan, suku, etnis tetapi keilmuan, kebaikan, dan ketakwaan seseorang.
    Lebih lanjut beliau mengingatkan perlunya jamaah dan pengurus organisasi besar seperti NU untuk tertib dalam komando kepemimpinan dan peraturan organisasi.
    "Berbagai isu dan polemik yang bisa melemahkan organisasi harus diwaspadai dan disikapi dengan cara tertib dan taat pada jalur komando serta arahan sikap dari pimpinan tertinggi organisasi, dalam hal ini PBNU."
    Rais Aam PBNU tersebut menegaskan bahwa organisasi yang besar tapi tidak tertib itu bisa dilumpuhkan oleh organisasi kecil yang tertib.
    "NU itu besar, bahkan yang terbesar di dunia, tapi NU yang besar itu tidak ada artinya kalau tidak tertib atau patuh dalam kepemimpinan dan peraturan."
    "Organisasi sebesar NU itu sudah pasti memutuskan dengan musyawarah lengkap syuriah-tanfidziyah dan kembali pada aturan main yang ada".
    Beliau berpsean kepada Nahdliyyin untuk mengikuti komando di bawah PBNU melalui aturan aturan yang ada.
    Diaampaikan dalam Haul Muassis NU di Gresik, Jawa Timur, Ahad (26/5/202.
    ==========
    Note:
    Mau mengikuti seruan beliau sumonggo, tidak pun tidak dosa.
    Saya pribadi yang masih banyak kekurangannya, masih fakir atas ilmu mending gondelan PBNU mawon, insyaallah lebih menyelamatkan, amin..
    Sumonggo tidak sependapat dengan beliau asal jng saling mencaci-maki, jng menghina apalagi sampai rasis.
    Soal Polemik Nasab Habaib, Rais Aam NU: Hati-Hati, Itu Pola Wahabi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftakhul Achyar turut angkat bicara menyoal polemik nasab habaib Indonesia. Beliau mengatakan, padahal isu yang gaduh ini cuma diembuskan segelintir orang. Masalah ini sudah bukan soal dzurriyah Ba'alawi melawan dzurriyah Wali Songo, melainkan arahnya sudah ke jamaah NU. "Gangguan sudah sudah nyata, bukan dzon lagi, tapi jelas dialamatkan kepada NU dan bertubi-tubi. Hati-hati, itu pola Wahabi". Beliau mengingatkan NU itu memuliakan orang bukan karena nasab atau garis keturunan, suku, etnis tetapi keilmuan, kebaikan, dan ketakwaan seseorang. Lebih lanjut beliau mengingatkan perlunya jamaah dan pengurus organisasi besar seperti NU untuk tertib dalam komando kepemimpinan dan peraturan organisasi. "Berbagai isu dan polemik yang bisa melemahkan organisasi harus diwaspadai dan disikapi dengan cara tertib dan taat pada jalur komando serta arahan sikap dari pimpinan tertinggi organisasi, dalam hal ini PBNU." Rais Aam PBNU tersebut menegaskan bahwa organisasi yang besar tapi tidak tertib itu bisa dilumpuhkan oleh organisasi kecil yang tertib. "NU itu besar, bahkan yang terbesar di dunia, tapi NU yang besar itu tidak ada artinya kalau tidak tertib atau patuh dalam kepemimpinan dan peraturan." "Organisasi sebesar NU itu sudah pasti memutuskan dengan musyawarah lengkap syuriah-tanfidziyah dan kembali pada aturan main yang ada". Beliau berpsean kepada Nahdliyyin untuk mengikuti komando di bawah PBNU melalui aturan aturan yang ada. Diaampaikan dalam Haul Muassis NU di Gresik, Jawa Timur, Ahad (26/5/202. ========== Note: Mau mengikuti seruan beliau sumonggo, tidak pun tidak dosa. Saya pribadi yang masih banyak kekurangannya, masih fakir atas ilmu mending gondelan PBNU mawon, insyaallah lebih menyelamatkan, amin.. Sumonggo tidak sependapat dengan beliau asal jng saling mencaci-maki, jng menghina apalagi sampai rasis.
    0 Comments ·0 Shares ·8K Views ·0 Reviews
  • Seleksi Beasiswa PBNU - AL-AZHAR 2024 Resmi Dibuka
    Seleksi Beasiswa PBNU - AL-AZHAR 2024 resmi dibuka, tersedia 30 kuota beasiswa untuk para santri dari Indonesia melalui jalur PBNU. Beasiswa ini merupakan beasiswa full funding untuk pendidikan sarjana (S1) di Universitas Al-Azhar Mesir, baik untuk jurusan ilmu keagamaan (Adabi) ataupun jurusan non ilmu keagamaan (‘Ilmi -seperti jurusan kedokteran, psikologi, teknik, dll). Beasiswa ini terselenggara atas kerjasama Al-Azhar dengan PBNU. Penyelenggaraan Seleksi Beasiswa PBNU - AL-Azhar 2024 ini di bawah komando NU Scholarship yang bekerjasama dengan RMI PBNU dan IKANU Mesir. Rangkaian seleksi beasiswa ini dimulai dari tanggal 1 Juli 2024 sebagai masa sosiailsasi, dilanjutkan dengan masa pendaftaran pada tanggal 5 - 8 Juli 2024.

    Seleksi akan terbagi menjadi tiga tahap: seleksi administrasi, tahap seleksi tertulis, dan tahap seleksi wawancara. Semua rangkaian mulai dari pendaftaran hingga seleksi akan dilaksanakan secara daring (online), dan gratis, tanpa dipungut biaya.

    Beberapa kriteria yang menjadi ketentuan pendaftaran seleksi beasiswa ini:

    · Pendaftaran dilakukan oleh pesantren.

    · Ijazah Madrasah Diniyah Ulya/Madrasah Aliyah/Pendidikan Diniyah Formal/Surat keterangan lulus. Umur ijazah maksimal 3 tahun (2022).

    · Berumur 18 - 25 tahun.

    · Mendatangani surat pernyataan bersedia mengabdi kepada NU (Format bisa diunduh di link pendaftaran).

    · Bersedia mengikuti tahapan seleksi dan segala ketentuan yang berlaku.

    Info lebih lanjut terkait syarat-syarat pendaftaran dan tata cara pendaftaran, dapat langsung diakses melalui website NUScholarship: www.nuscholarship.or.id

    Tahapan-tahapan seleksi beasiswa PBNU - AL-AZHAR tahun ini bisa dibaca dalam flyer yang telah disebarkan secara resmi di berbagai media sosial PBNU, NUScholarship, RMI PBNU, dan juga IKANU Mesir. Masa seleksi tahap pertama, seleksi administrasi, akan berlangsung pada 8 - 12 Juli 2024, dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 13 Juli 2024. Peserta yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi administrasi, akan diperkenankan mengikuti tahap berikutnya: seleksi tertulis yang akan dilakukan secara online pada tanggal 16 Juli 2024. Adapun tatacara pelaksanaan seleksi tertulis online, akan diumumkan dan diterangkan secara lebih lanjut. Bagi peserta yagn dinyatakan lolos tahap seleksi tertulis, akan mengikuti tahap ketiga yaitu wawancara pada tanggal 21 Juli 2024. Nama-nama 30 santri penerima beasiswa akan diumumkan pada 23 Juli 2024.

    Kerjasama PBNU dengan Al-Azhar telah berlangsung lama, seleksi beasiswa PBNU - AL-AZHAR tahun ini adalah beasiswa PBNU - AL-AZHAR angkatan VI. Penerima beasiswa PBNU - AL-AZHAR selama ini tidak hanya mengambil jurusan ilmu keagamaan, tapi juga belajar di berbagai jurusan ilmu umum, seperti kedokteran, psikologi, dan teknik. Seleksi beasiswa PBNU - AL-AZHAR ini adalah bentuk komitmen dua lembaga besar ini dalam memajukan dan membangun peradaban.

    Seleksi Beasiswa PBNU - AL-AZHAR 2024 Resmi Dibuka Seleksi Beasiswa PBNU - AL-AZHAR 2024 resmi dibuka, tersedia 30 kuota beasiswa untuk para santri dari Indonesia melalui jalur PBNU. Beasiswa ini merupakan beasiswa full funding untuk pendidikan sarjana (S1) di Universitas Al-Azhar Mesir, baik untuk jurusan ilmu keagamaan (Adabi) ataupun jurusan non ilmu keagamaan (‘Ilmi -seperti jurusan kedokteran, psikologi, teknik, dll). Beasiswa ini terselenggara atas kerjasama Al-Azhar dengan PBNU. Penyelenggaraan Seleksi Beasiswa PBNU - AL-Azhar 2024 ini di bawah komando NU Scholarship yang bekerjasama dengan RMI PBNU dan IKANU Mesir. Rangkaian seleksi beasiswa ini dimulai dari tanggal 1 Juli 2024 sebagai masa sosiailsasi, dilanjutkan dengan masa pendaftaran pada tanggal 5 - 8 Juli 2024. Seleksi akan terbagi menjadi tiga tahap: seleksi administrasi, tahap seleksi tertulis, dan tahap seleksi wawancara. Semua rangkaian mulai dari pendaftaran hingga seleksi akan dilaksanakan secara daring (online), dan gratis, tanpa dipungut biaya. Beberapa kriteria yang menjadi ketentuan pendaftaran seleksi beasiswa ini: · Pendaftaran dilakukan oleh pesantren. · Ijazah Madrasah Diniyah Ulya/Madrasah Aliyah/Pendidikan Diniyah Formal/Surat keterangan lulus. Umur ijazah maksimal 3 tahun (2022). · Berumur 18 - 25 tahun. · Mendatangani surat pernyataan bersedia mengabdi kepada NU (Format bisa diunduh di link pendaftaran). · Bersedia mengikuti tahapan seleksi dan segala ketentuan yang berlaku. Info lebih lanjut terkait syarat-syarat pendaftaran dan tata cara pendaftaran, dapat langsung diakses melalui website NUScholarship: www.nuscholarship.or.id Tahapan-tahapan seleksi beasiswa PBNU - AL-AZHAR tahun ini bisa dibaca dalam flyer yang telah disebarkan secara resmi di berbagai media sosial PBNU, NUScholarship, RMI PBNU, dan juga IKANU Mesir. Masa seleksi tahap pertama, seleksi administrasi, akan berlangsung pada 8 - 12 Juli 2024, dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 13 Juli 2024. Peserta yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi administrasi, akan diperkenankan mengikuti tahap berikutnya: seleksi tertulis yang akan dilakukan secara online pada tanggal 16 Juli 2024. Adapun tatacara pelaksanaan seleksi tertulis online, akan diumumkan dan diterangkan secara lebih lanjut. Bagi peserta yagn dinyatakan lolos tahap seleksi tertulis, akan mengikuti tahap ketiga yaitu wawancara pada tanggal 21 Juli 2024. Nama-nama 30 santri penerima beasiswa akan diumumkan pada 23 Juli 2024. Kerjasama PBNU dengan Al-Azhar telah berlangsung lama, seleksi beasiswa PBNU - AL-AZHAR tahun ini adalah beasiswa PBNU - AL-AZHAR angkatan VI. Penerima beasiswa PBNU - AL-AZHAR selama ini tidak hanya mengambil jurusan ilmu keagamaan, tapi juga belajar di berbagai jurusan ilmu umum, seperti kedokteran, psikologi, dan teknik. Seleksi beasiswa PBNU - AL-AZHAR ini adalah bentuk komitmen dua lembaga besar ini dalam memajukan dan membangun peradaban.
    0 Comments ·0 Shares ·9K Views ·0 Reviews
  • Hasil Pertemuan PCNU Garut dan PWNU Jawa - Barat, terkait Polemik Nasab Ba'alawi, di Kantor PWNU Jawa - Barat, Rabu 12 Juni 2024 sbb ;
    1. Meminta seluruh jajaran PCNU Garut, Lembaga dan Banon hingga Pengurus Ranting untuk tidak terpancing Polemik Nasab Ba'alawi , dengan catatan :
    - Jika mereka menghujat secara Organisasi, maka dihadapi secara Organisasi, jika menyinggung secara Pribadi maka dihadapi secara Pribadi, jika menyinggung secara ke Ilmu-an maka dihadapi secara ke Ilmu-an, dan jika mereka sudah mengarah ke arah kriminailtas, seperti ; pemaksaan meminta sejumlah uang, bahkan meminta istri dans meminta hal lainya, dengan ada unsur pemaksaan dan ancaman, baik harta ataupun jiwa, maka dilaporkan ke aparat terkait atau kantor polisi terdekat.
    2. Meminta seluruh jajaran PCNU Garut, Banom, Lembaga hingga Pengurus Ranting untuk menyikapi Polemik Nasab Ba'alawi dengan kepala dingin, lakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada Masyarakat khususnya Warga Nahdliyin.
    3. PCNU Garut masih berada satu barisan dengan PWNU Jawa - Barat dan PBNU dalam menyikapi Polemik Nasab Ba'alawi, dengan catatan ;
    - Meminta PBNU untuk "cooling down" alias "repeh heula", untuk tidak memberikan statement apapun mengenai Polemik Nasab Ba'alawi untuk menghindari Polemik dan Kontroversi, sebelumTest DNA benar - benar dilakukan para Habaib atau siapapun yang mengaku sebagai keturunan Rosululloh SAW di Indonesia
    4. PCNU Garut menjadi PCNU pertama di Jawa - Barat yang melaporkan dan berkoordinasi tentang kegundahan persoalan Polemik Nasab Ba'alawi dan menjadi Lembaga pertama yang terang - terangan melaporkan kondisi dan kegundahan akibat Polemik Nasab Ba'alawi.
    5. Seluruh masukan yang disampaikan PCNU Garut kepada PWNU Jawa - Barat, akan menjadi bahan utama dalam pelaporan atau koordinasi yang akan di sampaikan kepada PBNU.
    Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima - kasih.
    Sekretaris PCNU Garut
    Hasil Pertemuan PCNU Garut dan PWNU Jawa - Barat, terkait Polemik Nasab Ba'alawi, di Kantor PWNU Jawa - Barat, Rabu 12 Juni 2024 sbb ; 1. Meminta seluruh jajaran PCNU Garut, Lembaga dan Banon hingga Pengurus Ranting untuk tidak terpancing Polemik Nasab Ba'alawi , dengan catatan : - Jika mereka menghujat secara Organisasi, maka dihadapi secara Organisasi, jika menyinggung secara Pribadi maka dihadapi secara Pribadi, jika menyinggung secara ke Ilmu-an maka dihadapi secara ke Ilmu-an, dan jika mereka sudah mengarah ke arah kriminailtas, seperti ; pemaksaan meminta sejumlah uang, bahkan meminta istri dans meminta hal lainya, dengan ada unsur pemaksaan dan ancaman, baik harta ataupun jiwa, maka dilaporkan ke aparat terkait atau kantor polisi terdekat. 2. Meminta seluruh jajaran PCNU Garut, Banom, Lembaga hingga Pengurus Ranting untuk menyikapi Polemik Nasab Ba'alawi dengan kepala dingin, lakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada Masyarakat khususnya Warga Nahdliyin. 3. PCNU Garut masih berada satu barisan dengan PWNU Jawa - Barat dan PBNU dalam menyikapi Polemik Nasab Ba'alawi, dengan catatan ; - Meminta PBNU untuk "cooling down" alias "repeh heula", untuk tidak memberikan statement apapun mengenai Polemik Nasab Ba'alawi untuk menghindari Polemik dan Kontroversi, sebelumTest DNA benar - benar dilakukan para Habaib atau siapapun yang mengaku sebagai keturunan Rosululloh SAW di Indonesia 4. PCNU Garut menjadi PCNU pertama di Jawa - Barat yang melaporkan dan berkoordinasi tentang kegundahan persoalan Polemik Nasab Ba'alawi dan menjadi Lembaga pertama yang terang - terangan melaporkan kondisi dan kegundahan akibat Polemik Nasab Ba'alawi. 5. Seluruh masukan yang disampaikan PCNU Garut kepada PWNU Jawa - Barat, akan menjadi bahan utama dalam pelaporan atau koordinasi yang akan di sampaikan kepada PBNU. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima - kasih. Sekretaris PCNU Garut
    Love
    1
    · 0 Comments ·0 Shares ·5K Views ·0 Reviews
  • PERJUANGAN KEMBALI KE KHITTAH 1926
    Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asyari pada tahun 1926. Gus Dur pernah menjabat sebagai ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tahun 1984-1999.
    Dalam sejarahnya, NU pernah menjadi partai politik pada tahun 1952. Pada tahun 1973, pemerintahan Orde Baru membuat kebijakan penggabungan partai politik yang membuat semua partai Islam termasuk NU melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Selama NU menjadi parpol, berbagai kritik internal mulai bermunculan. Salah satunya, para elite politik NU dianggap tidak lagi sering mengurus umat. Kritik tersebut memunculkan wacana dan perjuangan untuk kembali ke Khittah 1926.
    Kembali ke khittah berarti kembali ke landasan dasar perjuangan NU saat pertama didirikan, yaitu sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan partai politik. Wacana kembali ke khittah telah disuarakan dalam beberapa Muktamar NU, di antaranya pada tahun 1959, 1962, 1971, 1979, namun upaya tersebut tetap belum berhasil.
    Titik terang gagasan kembali ke khittah mulai terlihat saat Munas Alim Ulama di Yogyakarta pada 1981 dan Situbondo pada 1983. Di Munas Situbondo dibentuklah komisi yang menyepakati Deklarasi Hubungan Islam dan Pancasila, kedudukan ulama di dalamnya, hubungan NU dan politik, serta makna Khittah NU 1926.
    Barulah pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 NU secara sah kembali ke Khittah 1926 dan sejak saat itu NU tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak terlibat dukung-mendukung dalam politik elektoral.
    Ketegasan dan keteguhan pada khittah 1926 itulah yang seharusnya terus dijaga sehingga NU tetap berkhidmah demi umat tanpa terkooptasi kekuasaan.
    Sumber: Ensiklopedi NU
    PERJUANGAN KEMBALI KE KHITTAH 1926 Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asyari pada tahun 1926. Gus Dur pernah menjabat sebagai ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tahun 1984-1999. Dalam sejarahnya, NU pernah menjadi partai politik pada tahun 1952. Pada tahun 1973, pemerintahan Orde Baru membuat kebijakan penggabungan partai politik yang membuat semua partai Islam termasuk NU melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selama NU menjadi parpol, berbagai kritik internal mulai bermunculan. Salah satunya, para elite politik NU dianggap tidak lagi sering mengurus umat. Kritik tersebut memunculkan wacana dan perjuangan untuk kembali ke Khittah 1926. Kembali ke khittah berarti kembali ke landasan dasar perjuangan NU saat pertama didirikan, yaitu sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan partai politik. Wacana kembali ke khittah telah disuarakan dalam beberapa Muktamar NU, di antaranya pada tahun 1959, 1962, 1971, 1979, namun upaya tersebut tetap belum berhasil. Titik terang gagasan kembali ke khittah mulai terlihat saat Munas Alim Ulama di Yogyakarta pada 1981 dan Situbondo pada 1983. Di Munas Situbondo dibentuklah komisi yang menyepakati Deklarasi Hubungan Islam dan Pancasila, kedudukan ulama di dalamnya, hubungan NU dan politik, serta makna Khittah NU 1926. Barulah pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 NU secara sah kembali ke Khittah 1926 dan sejak saat itu NU tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak terlibat dukung-mendukung dalam politik elektoral. Ketegasan dan keteguhan pada khittah 1926 itulah yang seharusnya terus dijaga sehingga NU tetap berkhidmah demi umat tanpa terkooptasi kekuasaan. Sumber: Ensiklopedi NU
    Love
    1
    · 0 Comments ·0 Shares ·7K Views ·0 Reviews
More Results
Upgrade to Pro
Choose the Plan That's Right for You
The Power of Nahdliyyin Kultural https://nahdliyyin.net