Prahara PBNU Berakhir, Menang Tanpa Pemenang

Tarik nafas dulu, lalu seruput Koptagul. Akhirnya, prahara yang mengguncang PBNU berbulan-bulan berakhir islah alias damai. Kedua belah pihak sepakat gelar MLB bersama. Ponpes Lirboyo berperan besar mendamaikan dua kubu tersebut. Simak narasinya, wak!

Jika konflik PBNU kemarin adalah khilafiyah, maka Lirboyo Kamis itu adalah kitab ushul fikih yang dibuka tepat di halaman maqashid. Di sana, pada 25 Desember 2025, para nahdliyin seperti melihat langsung bagaimana “dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih” turun dari kitab kuning dan menjelma kursi panjang, meja kayu, dan dua tokoh besar yang akhirnya duduk tanpa saling menyela. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, diprakarsai para Masyayikh dan Mustasyar. Bukan adegan duel, tapi istishlah berjamaah. Para santri mungkin tak bersorak, tapi para nahdliyin di luar sana langsung sujud syukur, karena ini bukan sekadar damai, ini rujuknya nalar jam’iyah.

Berbulan-bulan sebelumnya, PBNU terasa seperti perdebatan ushul fikih yang lupa kesimpulan. Pemberhentian Ketua Umum oleh Rais Aam melalui forum yang dinilai tidak sah dan tak sesuai AD/ART NU membuat istidlal berlarut-larut. Satu pihak merasa dalilnya qath’i, pihak lain bersumpah itu masih zhanni. Eskalasi konflik naik, silaturahim menipis, dan jam’iyah nyaris terjebak dalam qiyas yang terlalu jauh dari ‘illat maslahat. Maka para sesepuh turun tangan, seperti mujtahid senior yang mengetuk meja dan berkata: cukup, kita kembali ke kaidah.

Musyawarah Kubro di Lirboyo adalah majelis tarjih versi NU. Di sana hadir para Masyayikh, para kiai sepuh, dan Mustasyar PBNU. KH Ma’ruf Amin, Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden RI 2019–2024, ikut menegaskan bobot moral pertemuan itu. Mereka tak membawa palu hakim, melainkan neraca istihsan. Dalam siaran pers-nya, tergambar jelas dua pucuk pimpinan PBNU bertemu dalam satu meja, sengketa berbulan-bulan diakhiri, dan satu kesepakatan besar disepakati, Muktamar ke-35 NU diselenggarakan bersama.
Gus Yahya menyebut peristiwa itu menyejukkan. Kalimatnya sederhana, tapi bagi nahdliyin terdengar seperti kesimpulan bahtsul masail. Solusi terbaik bagi jam’iyah adalah Muktamar bersama. Ini bukan jalan pintas, ini jalan lurus. Negosiasi berjalan alot, perdebatan keras, tapi tetap dalam ukhuwah nahdliyah. Seperti khilaf fiqhiyah klasik, nada boleh tinggi, adab tak boleh jatuh.

Kesepakatan itu menegaskan kepemimpinan PBNU tetap berjalan dengan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum hingga Muktamar. Panitia Bersama segera dibentuk untuk menyiapkan forum tertinggi jam’iyah itu. Gus Yahya menegaskan Muktamar akan disukseskan secara damai dan bermartabat, seolah menutup pembahasan dengan kaidah sadd dzari’ah, menutup pintu konflik, membuka pintu maslahat.

Namun NU terlalu jujur untuk berdandan. Gus Ulil Abshar Abdalla mengingatkan konflik belum sepenuhnya berakhir. Islah ini lahir dari rapat konsultasi Syuriyah PBNU yang dihadiri Rais Aam beserta jajaran Syuriyah, Ketua Umum beserta Tanfidziyah, dan para Mustasyar. Inisiatif musyawarah telah digelar di Ploso, Tebuireng, hingga puncaknya Musyawarah Kubro di Lirboyo pada 1 Rajab 1447 H atau 21 Desember 2025, dihadiri PW dan PC NU se-Indonesia. Prosesnya panjang, karena luka organisasi tak bisa disembuhkan dengan fatwa kilat.

Lalu beredarlah pesan berantai di grup WA nahdliyin, seperti ijma’ digital. Tabayun telah terjadi, Ketum dan Rais Aam sepakat Muktamar bersama yang legitimate, waktu dan teknis ditentukan bersama melalui kepanitiaan bersama. Di titik ini, para nahdliyin tahu, inilah fiqh islah. Bukan siapa menang siapa kalah, tapi bagaimana jam’iyah tetap hidup. Maka sujud syukur pun terasa sah, karena maslahat telah ditemukan, dan NU kembali pulang ke ushulnya sendiri.

Foto Ai hanya ilustrasi

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM

Apa yang Dilakukan KH Zulfa Mustofa 16 Hari Menjadi Pj Ketua PBNU?

KH Zulfa Mustofa menjabat sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU hanya selama 16 hari, dari 9 hingga 25 Desember 2025. Sangat singkat. Walau hanya 16 hari, tentu ada jejak kegiatannya. Apa saja yang dilakukannya, simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

Zulfa naik ke panggung bukan karena ambisi, melainkan karena keadaan darurat. Ditunjuk Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, ia hadir sebagai solusi sementara di tengah dualisme kepemimpinan yang membuat PBNU seperti rumah besar dengan dua kepala keluarga, satu dapur, dan api kompor yang hampir menyambar tirai. Situasinya genting, waktunya sempit, ekspektasinya rendah. Ia bukan dipanggil untuk membangun, tapi untuk menahan runtuh.

Selama 16 hari itu, Zulfa tidak membawa janji perubahan, apalagi program strategis. Ia sadar betul posisinya bukan ketua umum penuh, melainkan penjaga gawang darurat. Tugasnya sederhana tapi krusial, memastikan organisasi tetap utuh, legitimasi Syuriyah tetap berdiri, dan PBNU tidak pecah sebelum Muktamar ke-35 digelar. Ia bukan arsitek, ia perancah. Tidak indah, tapi menentukan.

PBNU saat itu berada di fase paling rapuh. Dualisme antara Gus Yahya dan Syuriyah membuat struktur organisasi bergetar dari pusat sampai cabang. Setiap pernyataan bisa menjadi percikan, setiap langkah bisa jadi bensin. Dalam situasi seperti itu, Zulfa dipaksa berjalan di tali tipis, terlalu aktif bisa dianggap manuver, terlalu pasif bisa dituduh tak berguna. Maka ia memilih jalan tengah, hadir, menjaga, dan tidak banyak bergerak.

Namun satu hal penting terjadi. Pada 16 Desember 2025, Zulfa berangkat ke Aceh. Di Pesantren Dayah Ummul Ayman, Samalanga, Kabupaten Bireuen, ia menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp1 miliar dan 3.000 paket sembako. Di tengah kisruh elite, ia memilih turun ke akar. Di saat kursinya belum hangat, ia justru membuktikan, jabatan sementara pun bisa melahirkan tindakan nyata. Bukan retorika, tapi beras dan uang tunai.

Ironinya, bantuan itu dibagikan hanya beberapa hari sebelum jabatannya berakhir. Pada 25 Desember 2025, bertepatan dengan Hari Natal, drama mencapai klimaks. Islah di Lirboyo terjadi. KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya berdamai, difasilitasi KH Ma’ruf Amin. Dualisme selesai hanya dengan satu jabat tangan. Seperti hukum alam dalam politik organisasi, ketika konflik berakhir, figur transisi otomatis gugur.
Zulfa tak diberhentikan secara dramatis. Tidak ada surat resmi, tidak ada konferensi pers perpisahan. Ia hanya kembali ke posisi semula, seolah 16 hari itu hanyalah mimpi singkat. Kursi panas yang sempat ia duduki dikembalikan kepada pemiliknya. Perannya selesai, fungsinya habis.

Kalau dianalogikan, Zulfa adalah pemain pengganti yang masuk saat tim hampir kalah karena konflik internal, menenangkan tempo permainan, lalu ditarik keluar ketika wasit meniup peluit akhir. Tidak mencetak gol, tapi tanpa kehadirannya, pertandingan bisa bubar sebelum selesai.
Enam belas hari itu memang terlalu singkat untuk prestasi struktural, tapi cukup untuk meninggalkan jejak simbolik. Ia menjadi penanda bahwa PBNU pernah berada di titik paling rawan, sampai harus melahirkan penjabat ketua umum dengan masa tugas tercepat dalam sejarahnya.

Ia menjadi catatan kaki, tapi catatan kaki yang menjelaskan satu bab besar, betapa rapuhnya organisasi ketika elite bertarung.

Kini, nama Zulfa Mustofa mungkin tak lagi disebut dalam struktur, tapi akan selalu muncul setiap kali orang membicarakan masa transisi PBNU paling singkat, paling sunyi, dan paling absurd. Dalam politik organisasi, bukan durasi yang membuat orang dikenang, melainkan konteks. Konteks 16 hari itu terlalu tajam untuk dilupakan.

Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM

VIDEO SUPER LANGKA
MUKTAMAR NU KE-27 SITUBONDO JAWA TIMUR YANG DI HADIRI OLEH :
1. PRESIDEN RI HM. SOEHARTO
2. KH. IDHAM CHALID
3. KH. MASYKUR
4. KHR. AS'AD SYAMSUL ARIFIN
5. KH. ALI MAKSUM KRAPYAK
6. GUS DUR

DI MUKTAMAR INI, GUS DUR TERPILIH SEBAGAI KETUM PBNU MENGGANTIKAN KH. IDHAM CHALID, DAN KH. ACHMAD SHIDDIQ TERPILIH SEBAGAI RAIS 'AAM MENGGANTIKAN KH. ALI MAKSUM.

#gusdur #gusdurian #gusdurlovers #muktamarnu #pbnu #gusmus #yayasanalimaksum #almunawirkrapyak #krapyakjogja #kyainu #kyainusantara #presidensoeharto #khasadsyamsularifin #muktamarsitubondo #nahdlatululama

PERJUANGAN KEMBALI KE KHITTAH 1926
Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asyari pada tahun 1926. Gus Dur pernah menjabat sebagai ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tahun 1984-1999.
Dalam sejarahnya, NU pernah menjadi partai politik pada tahun 1952. Pada tahun 1973, pemerintahan Orde Baru membuat kebijakan penggabungan partai politik yang membuat semua partai Islam termasuk NU melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Selama NU menjadi parpol, berbagai kritik internal mulai bermunculan. Salah satunya, para elite politik NU dianggap tidak lagi sering mengurus umat. Kritik tersebut memunculkan wacana dan perjuangan untuk kembali ke Khittah 1926.
Kembali ke khittah berarti kembali ke landasan dasar perjuangan NU saat pertama didirikan, yaitu sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan partai politik. Wacana kembali ke khittah telah disuarakan dalam beberapa Muktamar NU, di antaranya pada tahun 1959, 1962, 1971, 1979, namun upaya tersebut tetap belum berhasil.
Titik terang gagasan kembali ke khittah mulai terlihat saat Munas Alim Ulama di Yogyakarta pada 1981 dan Situbondo pada 1983. Di Munas Situbondo dibentuklah komisi yang menyepakati Deklarasi Hubungan Islam dan Pancasila, kedudukan ulama di dalamnya, hubungan NU dan politik, serta makna Khittah NU 1926.
Barulah pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 NU secara sah kembali ke Khittah 1926 dan sejak saat itu NU tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak terlibat dukung-mendukung dalam politik elektoral.
Ketegasan dan keteguhan pada khittah 1926 itulah yang seharusnya terus dijaga sehingga NU tetap berkhidmah demi umat tanpa terkooptasi kekuasaan.
Sumber: Ensiklopedi NU

Dokumentasi Foto Muktamar NU di Medan?
Kata teman kami, Muktamar NU di Medan pada 1956 belum ditemukan dokumentasi fotonya.
Pagi ini ada teman di FB mengirim foto ini.
Di foto ini ada KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Ridwan Abdullah, dan Kiai Nur Salim Pasuruan, dan beberapa kiai lain.
Berikut kutipan dari NU Online terkait suasana Muktamar NU ke-21 di Medan,
Fragmen Muktamar Dalam Suasana Perang
(Catatan dari Muktamar Ke-21 di Medan 1956)
Ketika berlangsung Muktamar NU di Medan bulan Desember tahun 1956, kondisi Medan waktu itu sangat tidak aman untuk kegiatan yang bersifat nasional. Karena saat itu sedang meletus pemberontakan dilakukan para pengkhianat bangsa dengan dalih desentralisasi yang dilakukan gerombolan PRRI yang didalangi PSI dan Masyumi, dengan komandan lapangan Kolonel Maludin Simbolon dengan Dewan Gajah-nya yang berkuasa atas Sumatera Utara (Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat dan Riau Daratan) dan masuk dalam TT II.
Ketika hubungan antara TT I dan Mabes AD memanas, karena Kolonel Simbolon tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil penyelundupan Teluk Nibung yang katanya untuk kesejahteraan prajurit, maka TT II hendak memutuskan hubungan dengan pusat. Sekalipun Letkol Ahmad Husain di Sumbar sudah dipenuhi tuntutannya sebagai Kodam yang tepisah dari TT I Bukit Barisan, namun Simbolon tetap memaklumkan berdirinya pemerintahan Dewan Banteng sebagai embrio pemerintahan PRRI dan kemudian disusul pemberontakan di wilayah Indonesia Timur yang dilakukan gerombolan Permesta.
Tuntutan pokok mereka adalah: pulihnya Dwitunggal Soekarno-Hatta, dibubarkannya PKI dan tuntutan politik Luar Negri yang berorientasi SEATO (South East Treaty Organisation). Sebagai langkah menyeret Indonesia ke kancah perang dingin dengan masuk Blok Barat (Amerika). Padahal Indonesia (Bung Karno) tetap berpegang pada Dasa Sila Bandung, solidaritas Asia-Afrika dan Amerika Latin dan terakhir NEFOS dan Non Blok.
Adik ipar Simbolon yang bernama Sukotriwarno saat itu masuk dalam kelompok kajian lapangan terbang peradilan militer di wilayah tentara dan Teriterium I Bukit Barisan. Hal ini karena ia lulusan MA (Militer Akademi) angkatan kedua Yogyakarta dan seangkatan di AHM.
Atas bantuan Sukotriwarno itu TNI yang diwakili Mustahal, berhasil menghimbau Simbolon agar tidak mengganggu pelaksanaan Muktamar NU.
Namun demikian, Muktamar tetap berlangsung dengun penuh kekhawatiran akan pecahnya pertempuran antara pasukan yang pro Dewan Gajah-nya Simbolon melawan pasukan yang tetap setia kepada pemerintah pusat.
Selain pendekatan secara pribadi yang dilakukan Mustahal dari TNI, para pengurus NU juga melakukan pendekatan melalui Ketua Wilayah NU Sumatera Utara H. Nuddin Lubis dan juga oleh Siregar, Walikota Medan anggota NU.
Pendekatan dilakukan pada para pemimpin pemberontak karena tidak seperti Masyumi dan PSI yang simpati bahkan mendukung gerakan tersebut, sementara NU dengan tegas menolak persekongkolan jahat itu.
Karena itu NU khawatir menjadi sasaran kemarahan para pemberontak, padahal secara politik Muktamar diselenggarakan di sana juga sebagai pembuatan opini agar rakyat tetap setia pada republik, karena itu NU harus pandai-pandai menghadapi para pemberontak yang garang itu.
Simbolon juga dapat diyakinkan bahwa Muktamar NU tidak akan mengusik sikap pembangkangannya terhadap pemerintah pusat.
Walaupun NU sangat dekat dengan Bung Karno, dan menolak pemberontakan, tapi Simbolon tahu bahwa beberapa tokoh PBNU sebagai simpatisan Liga Demokrasi (Bung Hatta), antara lain Jamaluddin Malik, ZA Tanamas, KH Mohammad Dachlan dan Zubhan ZE.
Bahkan Imron Rosyadi Ketua NU, adalah Sekjen Liga Demokrasi yang akhirnya dijebloskan ke penjara oleh Bung Karno. Dengan alasan semacam itu PRRI dan Simbolon tidak mengganggu Muktamar NU.
Bahkan waktu itu sempat terbit kecurigaan terhadap ketua PBNU Jamaluddin Malik atas keberpihakannya pada PRRI/Permesta karena keterlambatannya mendaratkan pesawat yang ditumpangi Muktamirin VIP di Polonia Medan. Karena melakukan persinggahan di Tabing Padang Sumbar, untuk mencari masukan dari Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein yang mendahului Simbolon dalam memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat.
Ternyata pesawat itu tertahan di Polonia sampai berakhir-nya Muktamar. Sehingga dapat ditumpangi kembali ke Jakarta minus Subhan ZE yang tertinggal.
Muktamirin yang lain pulang ke Jakarta melalui Malaya (Penang) dengan kapal laut dan perahu layar yang diawaki oleh pelaut Banjar dan Sulawesi Selatan.
Karena Simbolon sudah diusir dari kota Medan oleh pasukan yang setia kepada pemerintah Pusat yang dipimpin Letkol Wahab Makmour (Danrem Pematang Siantar) dan serbuan mendadak Letkol Jamin Ginting S (Kepala Staf TT I), Letkol Sugiharto (Mantan Jaksa Agung) dan Mayor Ulung Sitepu dari dalam kota, maka akhirnya pesawat yang mengangkut Muktamirin diperbolehkan terbang kembali. Petugas bandara dan Kepala Perwakilan Garuda Medan menyetujuinya karena di antara pimpinan Muktamirin terdapat Komisaris Garuda (GIA) yaitu Jamaluddin.

Gus Ulil Abshar Abdalla Bacakan 11 Poin Hasil Muktamar Pemikiran NU 2023
https://www.youtube.com/watch?v=MCHczBwDrMU