Lompatan Intelektual Kaum Muda NU? (Bagian 1)
Sejarah pra hingga terbentuknya organisasi Nahdlatul Ulama (NU), tak bisa dilepaskan dengan jaringan intelektual, terutama yang melibatkan kaum muda NU. Di masa pra hingga NU terbentuk, genealogi intelektual ulama NU nampak jelas mewarnai khazanah keislaman, terbentang garis dari haramain (Makkah-Madinah) hingga Nusantara.
Mereka menyerap tradisi keilmuan Timur Tengah (teologi, fiqh hingga tasawuf) lalu memperkaya corak keislaman di Nusantara. Ulama yang populer disebut sebagai pusat jaringan intelektual ulama NU kala itu, Syekh Nawawi al-Bantani, KH Khalil Bangkalan, KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Hasbullah.
Secara historis, terjadi beberapa titik lompatan dan lipatan intelektualisme NU. Pertama, Berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, kedua Resolusi Jihad 1945, ketiga kembali ke Khittah 1926 tahun 1984, keempat Post Tradisionalisme (Postra) dan menggiring arus di awal reformasi tahun 2000an, kelima islam Nusantara.
Namun, tulisan ini hanya akan mengeksplor lompatan intelektual yang ke empat, yaitu postra dan paradigma menggiring arus.
Post Tradisionalisme
Salah satu puncak pergulatan intelektualisme kaum muda Nahdlatul Ulama, yaitu pada awal tahun 2000an. Mereka menyebutnya Post Tradisional (Postra), yaitu corak pengetahuan subversif yang lahir dari pergulatan kelompok kultural kaum muda NU. Mereka sering disebut sebagai lapisan baru gerakan intelektual NU.
Gejala ini terjadi hampir di semua kota-kota besar di Jawa dan luar jawa seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Lampung dan sebagainya. Belakangan, mereka menyadari pentingnya untuk membuat sinergi kekuatan intelektual di antara mereka yang kemudian berhimpun dalam komunitas yang di menyebut dirinya sebagai komunitas “post-tradisionalisme Islam”. (Rumadi : 2003).
Pada zaman orba, para orientalis atau sarjana barat, atau sarjana ‘berkepala’ barat, dengan gaya modernisnya menyusuri beragam pemetaan sosial hingga pelosok desa. Dengan gagah dan angkuhnya, para kaum pinggiran, orang desa, bahkan kebudayaan lokal, mereka reduksi, citrai, definisikan, kemudian ditaklukkan dengan watak kepala modernisnya. Sehingga lahirlah pemetaan sosial antara kaum modernis dan kaum tradisional.
Deliar Nur (1973) dalam karyanya berjudul The Modernist Muslim Movement di Indonesia, 1900 – 1942, adalah yang bertanggung jawab atas pemetaan dikotomis tersebut. Dimana kaum modernis diwakili oleh Muhammadiyah, persis, dan ormas modern lainnya. Sementara dari kalangan tradisional diwakili oleh NU. (Meskipun tokoh beberapa intelektual Muhammadiyah sendiri belakangan tidak sepakat dikotomis ini, lantaran bias dan tidak relevan dengan perkembangan sosial keagamaan di Indonesia).
Baca Juga: Nasionalisme Sarungan
Bukan hanya Deliar yang terpengaruh watak episteme modernis barat, tetapi para orientalis pun sepakat dengan polarisasi sosial modern – tradisional. Mereka seenak perutnya mendefinisikan semaunya tentang kaum tradisionalis dengan cap kolot, kampungan, terbalakang, bodoh, jumud, miskin pengetahuan, bahkan dianggap tidak layak untuk dilirik ke ranah ilmiah. Kalaupun diilmiahkan cenderung ke arah narasi negatif, untuk memapankan wajah intelektual modernis. Kaum modernis diklaim berparas rasional-empiris-positivis, sementara kaum tradisional dianggap fatalistik.
Setelah kemunculan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang memimpin Tanfidziyah NU 1984-1989, narasi subversif mulai muncul, polarisasi modernis dan tradisionalis dianggap tidak relevan. Kehadirannya, bersama KH. Achmad Siddiq sebagai Rais ‘Am dan NU 1984-1989 membawa gairah baru dalam intelektualisme NU. Gus Dur menarasi ulang tentang – apa yang oleh kaum sarjana barat modernis – sesuatu yang dianggap kumuh, kolot, kampungan dan miskin pengetahuan.
Kaum pesantren, sebagai salah satu yang kerap dicitrai tradisional, dinarasi ulang oleh Gus Dur dengan gaya yang bertolak belakang dari cara pandang sarjana barat. Misal ‘Pesantren dalam Kesusastraan Indonesia’ Kompas 1973, salah satu penggalan kalimat yang ‘’menampar’ para sastrawan modern yaitu ‘Mengapakah sedikit sekali kehidupan pesantren digambarkan dalam kesusastraan kita?.
Gus Dur sedang bergelut dalam ruang common sense (kesadaran awam), tempat bersemainya para sarjana barat. Ia masuk ke tengahnya, lalu menghadirkan cermin pada wajah kaum modernis. Seolah ingin berkata bahwa ada ketidakwarasan dalam corak pengetahuan mereka. Gus Dur ingin mereka ‘tampak penuh kejujuran, bukannya gambaran tentang sesuatu sentimen murahan yang digarap secara cengeng’, begitu penggalan kalimat dalam tulisannya lagi.
“Kalau ada juga sastrawan kita yang merasa terpanggil untuk menggarap kehidupan pesantren sebagai objek sastra nantinya, terlebih dahulu harus diyakininya persoalan-persoalan dramatis yang akan dikemukakannya. Tanpa penguasaan penuh, hasilnya hanyalah akan berisi kedangkalan pandangan belaka.”
Kalimat penutup Gus Dur dalam Pesantren dalam Kesusastraan Indonesia di atas, adalah titik balik, lompatan dan mengejek balik terhadap kaum intelektual yang kala itu merajai khasanah ilmiah. Kaum pesantren yang dianggap subkultur bahkan subaltern, membuat perlawanan berupa narasi tandingan yang merangsek dan menggeliat di panggung-panggung wacana.
Titik balik yang dilakukan Gus Dur menginspirasi kaum muda Nahdlatul Ulama. Mereka pelan-pelan, sedikit paham dengan episteme Gus Dur, meski terbatas, lantas mendorong mereka mendirikan beberapa lembaga. Sebagai wadah pemikiran progresif dan subversif tadi, diantaranya LKiS Yogyakarta, eLSAD Surabaya, Lakpesdam NU, P3M Jakarta, Desantara Jakarta, Lapar Sulsel dan sebagainya. Kaum sarungan menunjukkan titik balik hingga mengkristal menjadi Post Tradisionalis. Salah satu tokoh intelektual Postra adalah Ahmad Baso.
Baca Juga: Nahdlatul Ulama di ‘Meja Makan’
Dalam coretan Ahmad Baso dalam Neo-Modernisme Islam Versus Post-tradisionalisme Islam (2000), Post-tradisionalisme Islam di Indonesia adalah sebuah konstruk intelektualisme yang berpijak dari dinamika budaya lokal Indonesia, dan bukan tekanan dari luar, yang berinteraksi secara terbuka bukan hanya dengan berbagai jenis kelompok masyarakat, mulai dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, kalangan LSM, kalangan pesantren, hingga masyarakat lokal dan adat, tapi juga mengkondisikan mereka berkenalan dengan pemikiran-pemikiran luar yang bukan berasal dari dalam kultur tradisionalisme.
Post-tradisionalisme mengapresiasi dan mengakomodasi bukan cuma pemikiran-pemikiran liberal dan radikal semacam Hassan Hanafi, Mahmoud Toha, An-Na’im, Arkoun, Abu Zaid, Syahrour, dan Khalil Abd al-Karim, tapi juga tradisi pemikiran sosialis-Marxis, post-strukturalis-postmodernis, gerakan feminisme, gerakan multikultural dan civil society
Sementara dalam coretan Rumadi berjudul Post-Tradisionalisme Islam : Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU (Istiqro’: 2003), beberapa faktor yang turut berperan dalam mendorong gerakan intelektual anak muda NU yang kemudian mengkristal dalam komunitas postra.
Pertama, faktor perkembangan politik. Faktor ini menjadi penting karena dinamika sejarah Nahdlatul ulama, baik secara struktural maupun kultural banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor perkembangan politik. Keputusan kembali ke Khittah 26 pada 1984 yang sangat dipengaruhi oleh proyek restrukturisasi politik Orde Baru ternyata mempunyai makna signifikan bagi gerakan sosial-intelektual NU (social-intellectual movement) di lingkungan NU.
Kedua, persaingan antara kelompok yang diidentifikasi sebagai “modernis” dan “tradisionalis”. Ketiga, munculnya arus intelektualisme progresif di belahan dunia Arab turut mendorong dan memberi inspirasi semangat intelektualisme postra. Bahkan wacana yang dikembangkan sedikit banyak merupakan tema-tema yang diangkat dan menjadi perbincangan intelektual di kalangan mereka. Seperti tema-tema yang terdapat dalam karya tokoh-tokoh seperti Nasr Hamid Abu Zayd, Hassan Hanafi, Muhammad Syahrur, Muhammad ‘Abed al-Jabiri, dan sebagainya.
Paradigma Menggiring Arus
Puncak ambigu para pengikut Gus Dur, yaitu saat Gus Dur masuk ke ranah politik ……(bersambung……)
Oleh : Zulfikarnain
